2010-12-18

Tunjangan Polisi Perpres No 73 Tahun 2010

Tunjangan Polisi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian RI. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2010 kemaren dan waktu pelaksanaannya akan dimulai per Januari 2011. Para anggota bhayangkara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa tersenyum lebar, asal kinerja dapat ditingkatkan serta berkurangnya pungli oleh oknum.

Tunjangan kinerja kepolisian ini mirip dengan Tunjangan kinerja di Pemerintah Daerah. Bedanya adalah Tunjangan Kinerja Kepolisian didanai dari APBN, sedangkan Tunjangan Kinerja pegawai Pemerintah Daerah dibebani pada APBD. Hal ini sedikit membuat beban bertambah pada APBN yang diharapkan tidak berpengaruh pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah-daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Tunjangan kinerja ini akan diberikan sesuai kategori kepangkatan dan kelas jabatan yaitu kelas jabatan tertinggi dalam tubuh kepolisian adalah kelas jabatan 18. Tentu saja tunjangan kinerjanya pun tertinggi. Yakni senilai Rp21,3 juta. Sedangkan untuk kelas jabatan 17 akan memperoleh tunjangan kinerja senilai Rp16,2 juta. Adapun tunjangan kinerja terendah akan didapat oleh kelas jabatan 2, yakni Rp553 ribu. Namun untuk kelas jabatan satu, tidak ada tunjungan kinerja yang diperoleh.

Tunjangan ini merupakan diluar penggajian reguler dan diberikan setiap bulannya. Jadi anggota polisi sekarang mendapat 2 pembayaran yaitu Gaji dan Tunjangan Kinerja. Diharap dengan adanya remunerasi itu anggotanya tidak akan melakukan praktik-praktik penyimpangan. Seperti korupsi, pungli dan lain sebagainya. Sebab pemberian tunjangan itu telah disesuaikan dengan kebutuhan minimal yang layak bagi seorang anggota polisi. DPR telah menyetujui remunerasi di tubuh TNI-Polri. Total anggaran penyesuaian untuk Tunjangan Polisi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 73 Tahun 2010 yang disepakati terhadap lembaga tersebut adalah Rp5,6 triliun per enam bulan.

11 comments:

  1. remunerasi tidak efektif....sudah terbukti pada dinas pajak....tapi mau diapa lagi.....paling tidak memberikan kegembiraan untuk bawahan..lumayan nambah kesejahteraan..

    ReplyDelete
  2. harapan kita tentu,,dengan tunjangan tersebut,,kinerjanya juga makin bagus

    ReplyDelete
  3. semoga bisa mengurangi pungli beneran nih

    ReplyDelete
  4. tunjangan, renumerasi atau apapun namanya tdk akan pernah dapat menghilangkan prilaku petugas korup yg sdh mendarah daging...karena hasil kurop/pungli yg dihasilkan selama ini jauh lebih besar dari jumlah renumerasi yg akan mereka dapatkan jadi gak mungkinlah mereka gak akan melakukan korupsi/pungli lagi...kecuali dibarengi dgn penegakan hukum yg tegas mungkin harapan itu bisa diharapkan..........wkwkwkw

    ReplyDelete
  5. tunjangan, renumerasi atau apapun namanya tdk akan pernah dapat menghilangkan prilaku petugas korup yg sdh mendarah daging...karena hasil kurop/pungli yg dihasilkan selama ini jauh lebih besar dari jumlah renumerasi yg akan mereka dapatkan jadi gak mungkinlah mereka gak akan melakukan korupsi/pungli lagi...kecuali dibarengi dgn penegakan hukum yg tegas mungkin harapan itu bisa diharapkan..........wkwkwkw

    ReplyDelete
  6. ya jelas lah tidak menghilangkan korup,,karena emang lebih besar, remun aja kecil tapi kalo kerja ga becus di ajar habis2an di potong,,mending kerja ga becus, ga di marahin dan dapet setoran wkwkwkw,,

    ReplyDelete
  7. bersyukurlah kepada para bhayangkara, tetaplah bekerja dengan hati nurani sehingga pemerintah akan lebih menghargai prestasi kerja anda. selamat......

    ReplyDelete
  8. Susah Omong !!!!!!!!
    Kl remunerasi hanya untuk yg pgktnya lebih gede, smtr bawahan cm berapa ??? pdhl yg kerjanya didepan justru yg pgktnya kecil !!! kecian deh yg gak punya jabatan ^^^^____^^^^

    ReplyDelete
  9. Semoga dengan adanya remunerasi ini, bhayangkara dapat benar2 melaksanakan tugasnya dengan sebaik2nya. No Pungli, No Korup, Negara Aman. ^_^

    ReplyDelete
  10. Polri : remunerasi atau tunjangan kinerja atau apalah namanya rasanya tidak akan memberikan dampak apapun selain sikap konsumerisme jangankan menghilangkan pungli, bermain pasal/ aturan hukum atau apalah yang kurang lebih sama dengan itu mengurangipun enggak akan pernah, banyak hal yang menjadi penyebab diantaranya polisi terlanjur dicekoki dengan segudang janji akan besarannya remunerasi dan ternyata besaran yang ditetapkan sama sekali jauh dari memenuhi rasa keadilan ditambah dengan tolok ukur yang tidak jelas, tentu kita masih ingat yang pernah digaungkan bahwa remunerasi polri besarannya diukur dari resiko dan beban kerja tetapi nyatanya ????... ada lo instansi yang ditetapkan bakal menerima semacam tunjangan kinerja yang besarannya lebih gedhe padahal kerjanya hanya main catur?? hahaha (sory bukan bermaksud nyinggung siapapun)tetapi memang iya kan? berikutnya di polri pemberian tunjangan kinerja itu tidak dibarengi dengan sistem aturan main yang jelas dan pengawasan yang tegas jadi ya mana mungkin bisa diharapkan dapat merubah kultur polisi?, menerima dengan kecewa, sama sekali tidak mengherankan kalau pada membandingkan antara sana dan sini, kok gini dan gitu, kalau dilihat didalam sendiri sebenernya yang bekerja luar biasa itu yang para bintara dari mulai mengonsep hingga melaksanakan kerjaan tanpa tahu waktu dengan segala resikonya merekalah Workker sejati yang pantas menerima remunerasi dengan besaran yang pantas bukan benyak perwira yang lebih banyak ongkang-ongkang kaki, tetapi tenang aja wahai bapak-bapak yang menentukan kebijakan karena tidak mungkin polisi Demo/ unjuk rasa apalagi polisi itu kreatif, inovatif serta kukuh dalam mempertahankan budaya dan kebiasaannya jadi para petinggi nun disana jangan berfikir tentang pencitraan polisi karena sia-sia, sangat banyak kekurangan dan kelemahan kalau memang punya komitment benahi dulu ditingkat atas baru dibawahnya sampai kedasar la wong gitu ya mana bisa om ..om......

    ReplyDelete

yukkk komen disini